Cinta Tangkas - Pasukan Taliban berpatroli di sebuah landasan sehari setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dari Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afganistan, Selasa (31/8/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer.
Pakistan menyerukan masyarakat internasional untuk mengakhiri blokade aset keuangan Afghanistan bernilai miliaran dolar Amerika Serikat (AS). Pakistan juga berharap agar dunia dapat membedakan antara masalah kemanusiaan dan masalah politik dalam menanggapi situasi Afghanistan saat ini.
Dikutip dari AFP, pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, pada Senin (20/9/2021), menjelang sesi debat di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Qureshi juga mengingatkan krisis ekonomi dan kemanusiaan yang melanda Afghanistan sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada pertengahan Agustus lalu.
"Di satu sisi, Anda mengumpulkan dana segar untuk mencegah krisis, dan di sisi lain uang milik mereka tidak bisa mereka gunakan," kata Qureshi, mengacu pada Konferensi Jenewa yang menghasilkan komitmen bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan senilai 1,2 miliar dolar AS (sekitar Rp17,1 triliun).
Pembekuan aset tidak akan membantu krisis kemanusiaan
Qureshi percaya bahwa membuka akses keuangan tidak berarti mengakui pemerintah Taliban. Kekhawatiran masyarakat internasional saat ini adalah bahwa Taliban menerapkan kembali ajaran Islam yang ketat dan mengekang hak asasi manusia, terutama pembatasan peran perempuan di ruang publik.
"Saya pikir membekukan aset tidak membantu situasi. Saya akan sangat mendesak kekuatan yang ada bahwa mereka harus meninjau kembali kebijakan itu dan memikirkan pencairan," katanya.
"Ini akan menjadi langkah membangun kepercayaan juga dan itu juga bisa mendorong perilaku positif," tambahnya.
Pakistan setuju untuk tidak terburu-buru mengakui pemerintahan Taliban
AS membekukan aset bank sentral Afghanistan senilai US$9,5 miliar (sekitar Rp 135 triliun). Belakangan, lembaga keuangan internasional dan lembaga donor memilih untuk tidak mengucurkan bantuan kemanusiaan kepada Taliban.
Meskipun menyerukan diakhirinya sanksi, Qureshi tampaknya memiliki pendirian yang sama dengan AS, yaitu bahwa tidak terlalu dini untuk membangun hubungan formal dengan Taliban.
"Saya tidak berpikir ada orang yang terburu-buru untuk mengenali (Taliban) pada tahap ini. Jika mereka ingin pengakuan, Taliban harus lebih sensitif dan menerima opini internasional," kata Qureshi.
Sementara itu, Pakistan merupakan pendukung utama Taliban ketika berkuasa selama 1996-2001. AS telah lama menuduh Pakistan mendanai operasi gerilya kelompok itu selama dua dekade.
Taliban diharapkan membentuk pemerintahan moderat
Pada saat yang sama, Qureshi berharap Taliban membentuk pemerintahan yang inklusif dan moderat. Bagi Qureshi, implementasi janji reformasi Taliban sangat penting, terutama setelah diumumkannya kabinet yang diisi tersangka terorisme.
Menurut Al Jazeera, perdana menteri Afghanistan yang dipilih oleh Taliban adalah Mohammad Hasan Akhund, yang masuk daftar hitam oleh PBB karena mendalangi sejumlah serangan teror. Ada juga Sirajuddin Haqqani yang menjabat sebagai menteri dalam negeri, sosok yang paling dicari Amerika Serikat dan yang kepalanya dihargai jutaan dolar.
Meski begitu, Qureshi menilai, keputusan Taliban untuk mengampuni warga Afghanistan yang telah bekerja untuk Barat dan memasukkan non-Pashtun ke dalam pemerintahan merupakan langkah positif.
"Ini adalah tren yang harus didorong," katanya.
0 Comments